Lapas Mamasa Ikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan KemenkumHAM

Lapas Mamasa Ikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan KemenkumHAM

Mamasa, 26 Juli 2024 – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Mamasa turut serta dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. Acara yang diselenggarakan pada hari Jumat, 26 Juli 2024, pukul 11.00 WITA hingga selesai, diikuti secara virtual oleh perwakilan dari Lapas Mamasa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretariat Jenderal Nomor: SEK-KU.04.03-140 tertanggal 23 Juli 2024, yang mengundang seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Acara dibuka dengan sambutan dari Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Bapak Nyoman Adhi Suryadnyana. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya akselerasi dalam mencapai sasaran pemerintah. "Ke depan, Kementerian dan Lembaga harus tidak hanya cukup mencapai sasaran, tetapi kemampuan akselerasi untuk mencapai sasaran adalah kunci untuk kita mampu bersaing dan melampaui negara lain," ujarnya. Beliau juga mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara keseluruhan, termasuk untuk laporan keuangan tahun 2023.

Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dilakukan oleh Anggota I BPK RI kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dan segera menindaklanjuti setiap temuan BPK. "WTP yang kita dapat ini bukan sebuah prestasi, tetapi adalah kewajiban kita dalam mengelola anggaran negara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan berpuas diri dengan predikat WTP yang kita raih, tetapi jadikan motivasi untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi," tegasnya. Berdasarkan catatan hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan tindak lanjut dengan baik, dengan hasil 90,31% sesuai, 9,64% belum sesuai, dan hanya 0,05% yang tidak dapat ditindaklanjuti.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, laporan keuangan Lapas Kelas III Mamasa dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu, serta mengikuti standar yang telah ditetapkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara” ucap Hastono selaku Kalapas Mamasa.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, pamuji Raharja, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam laporan Anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban satuan kerja dalam pengelolaan anggaran Negara. “Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel merupakan bukti impelemntasi dari pelaksanaan good governance pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat” ucapnya.

@Kumham_Sulbar  @Kemenkumham @Kementerian Hukum dan HAM RI  #KanwilSulbar #KumhamSulbar #KanwilKemenkumhamSulbar @NewsKemenkumham #KemenkumhamSemakinPasti #KamiPasti #PamujiRaharja #Yasonna #KumhamPASTI  #KemenkumhamRI #Hastono #LapasMamasa #DiaryLapasMamasa